Ahok Sebut Kegagalan Pemberdayaan Daerah dan Korupsi Akibat Kurangnya Transparansi Sistem

Ahok kemudian menyoroti perencanaan anggaran di APBN yang dinilainya banyak mengandung markup.
Kamis, 29 Oktober 2026 11:03 WIB Jurnalis - Ananda Okctaviani

Jakarta, Gesuri.id Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian sekaligus Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai anggapan bahwa pemerintah pusat tidak bisa memberdayakan daerah adalah kebohongan besar.

Menurutnya, kegagalan tata kelola anggaran dan tingginya potensi korupsi di daerah maupun pusat terjadi karena enggan dimanfaatkannya teknologi serta sistem transparansi anggaran secara maksimal oleh para pejabat.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Millenium Public Pulse di Jakarta yang mengusung tema Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Kemanusiaan, Rabu (28/10).

Baca:Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo

Soal pusat tidak bisa pemberdayakan daerah, itu bohong besar saya bilang. Karena sekian bupati wali kota dengan DPRD nya, kalau dia menyusun anggaran untuk daerahnya, tanpa disetujui oleh gubernurnya, nggak bisa dipakai anggarannya. Kalau gubernurnya bisa pakai pun bareng nih, kolusi gitu ya, sampai ke Mendagri, ditolak, nggak bisa pakai, kata Ahok.

Baca juga :