Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian sekaligus Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menilai anggapan bahwa pemerintah pusat tidak bisa memberdayakan daerah adalah kebohongan besar.
Menurutnya, kegagalan tata kelola anggaran dan tingginya potensi korupsi di daerah maupun pusat terjadi karena enggan dimanfaatkannya teknologi serta sistem transparansi anggaran secara maksimal oleh para pejabat.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Millenium Public Pulse di Jakarta yang mengusung tema "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Kemanusiaan", Rabu (28/10).
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Soal pusat tidak bisa pemberdayakan daerah, itu bohong besar saya bilang. Karena sekian bupati wali kota dengan DPRD nya, kalau dia menyusun anggaran untuk daerahnya, tanpa disetujui oleh gubernurnya, nggak bisa dipakai anggarannya. Kalau gubernurnya bisa pakai pun bareng nih, kolusi gitu ya, sampai ke Mendagri, ditolak, nggak bisa pakai," kata Ahok.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah yang enggan menerapkan sistem digital terintegrasi untuk mencegah penyimpangan anggaran sebagaimana pernah dilakukannya saat memimpin DKI Jakarta.
"Jadi kenapa kita tidak berpikir tentang ekonomi itu betul-betul hak di daerah. Kita bicara teknologi, digital. Kenapa nggak dipakai gitu lho? Waktu saya di Jakarta itu saya bisa kontrol semua dinas dengan e-budgeting, saya bisa kunci pembelian barang nggak bener. Nah kenapa Mendagri tidak mau pakai? Karena mungkin memang niatnya mau maling mungkin gitu, membiarkan semua gitu lho. Ini kita bicara korupsi kan?" ujarnya.
Ahok kemudian menyoroti perencanaan anggaran di APBN yang dinilainya banyak mengandung markup hingga memicu defisit dan pembengkakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
"Nah kita bicara tentang MBG segala macem. Kita menyusun anggaran pun di APBD, maksudnya di APBN, itu banyak markup. Makanya tiap tahun itu silpahnya bisa ratusan triliun. Contoh MBG lho, 2-3 tahun ratusan triliun, kepake cuma 70an. Lalu kenapa? Gara-gara dia nyusunnya ngaco, duitnya defisit, perlu minjem uang. Padahal kenapa tidak lakukan penghematan di situ? Banyak hal nggak perlu dilakukan. Belum lagi kita bicara markup pembelian barang, kayak pertahanan kita bicara. Kita bicara medsos," tuturnya.
Ia pun menduga kondisi ekonomi masyarakat dan kelas menengah yang makin sulit saat ini tidak lepas dari pembiaran sistemik.
"Yang mengontrol ini siapa? Mungkin rakyat itu dibuat miskin sebetulnya. Supaya nanti tergoda jadi buzzer. Dapet duit toh. Udah banyak yang ngomong. Memang nih kelas menengah mau dimiskinkan, sisa orang miskin. Sayangnya di DPR, termasuk pemuda, saya mau langsung sampaikan saja begini," tegasnya.
Terkait isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, Ahok mengusulkan perlunya perbaikan sistem bagi hasil lifting antara pusat dan daerah agar adil dan menekan potensi gejolak di daerah.
"Masalah lingkungan hidup. Kenapa tidak dibuat sistem bagi hasil lifting? Daerah itu pasti tidak akan dapat mau pecah. Kalau sekarang lama-lama saya juga mau merdeka. Kenapa uang yang kita setor begitu ratusan triliun, kami disini sisakan urusin lingkungan. Kenapa tidak mau begitu diangkat lingkungan, misalnya Anda produksi emas 1000 ton, 200 ton adalah milik daerah. Tinggal pusat dapat 20% sebagai manajemen kos. Maka baru imbang. Baru rakyat itu merasakan di tanah saya ada hasil mineral, saya nikmatin. Kalau sekarang enggak. Rakyat enggak nikmatin. Kita semua mengeluh. Pemuda juga, saya mau sampaikan pada pemuda," paparnya.
Ahok turut mengkritik fokus penegakan hukum saat ini yang dinilainya keliru karena terlalu meributkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, ketimbang memperjuangkan Undang-Undang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat.
"Kita jangan terjebak undang-undang perampasan aset melulu gitu ya. Jangan bodoh saya bilang. Undang-undang tipikor, undang-undang pidana pencucian uang, itu sudah bisa merampas aset koruptor. Lalu untuk apa perampasan aset ini? Jangan-jangan urusan pajak yang tidak adil. Gitu enggak bayar pajak, disita harta kita. Kenapa Anda tidak menyuruhkan yang kita butuhkan adalah undang-undang pembuktian terbalik harta pejabat. Kalau pejabat enggak bisa buktikan harta dari mana, termasuk turunannya, sita buat negara. Kok enggak ada yang ngomong? Mahasiswa. Kenapa semua diam?" tanyanya.
Ia juga mendorong penerapan regulasi perlindungan bagi pihak yang melaporkan tindak pidana suap (whistleblower), mencontoh kebijakan hukum di luar negeri.
Baca: Ini Jurus Sakti Ganjar Untuk Tarik Generasi Muda
"Lalu kenapa India, kalau enggak salah tahun 2020, berani mengeluarkan sebuah undang-undang. Kalau pengusahanya menyuap, dalam 7 hari kalau enggak salah dia melaporkan kepada semacam KPK begitu, maka yang menyuap itu bebas dari hukuman. Enggak ada yang menyuarakan itu juga, kita pemuda semua. Semua diam," katanya.
Di akhir pernyataannya, Ahok melayangkan kritik keras kepada jajaran legistatif, termasuk fraksi dari partainya sendiri, agar lebih berani menyuarakan isu-isu krusial penanganan korupsi dan keterbukaan publik.
"Lalu DPR, mohon maaf, diam juga. Memble semua tuh. Termasuk partai saya, saya sudah bilang. Anda mesti ngomong pembuktian terbalik harta pejabat. Anda mesti ngomong undang-undang antisuap. Jangan sampai pengusaha ditekan, terpaksa menyuap, lalu dipenjara, atau tutup mulut. Jadi ini semua permainan yang gendeng-gendengan ini," ungkapnya.
"Kenapa teknologi ada, tidak mau transparan. Buka dong semua insansi kementerian, uang kita dipakai kemana. Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website. Semua teknologi. Jadi kita hidup di zaman yang sangat beruntung, ada teknologi, gampang transparansi, tapi sayangnya kita punya oknum di pemerintah itu pengecut atau pencuri. Itu saja menurut saya. Terima kasih," pungkasnya.
