Jakarta, Gesuri.id – Mantan Menteri Perdagangan RI, Tom Lembong, memperingatkan bahwa Indonesia menghadapi akumulasi persoalan ekonomi, sosial, fiskal, moneter, korupsi, lingkungan hidup, hingga tata kelola pemerintahan yang berpotensi membawa bangsa ke ambang krisis.
Ia memperkirakan potensi terjadinya krisis dalam rentang enam hingga 20 bulan ke depan berada di atas 50 persen.
Peringatan tersebut disampaikan Tom Lembong dalam acara Millennium Public Pulse di Jakarta, Rabu (28/10/2026), yang mengusung tema “Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Kemanusiaan”. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini perlu menjadi momentum untuk mempertanyakan kembali demokrasi serta karakter bangsa dan negara yang ingin dibangun.
“Saya ingin menyampaikan pertanyaan, sebetulnya demokrasi seperti apa yang ingin kita bangun? Mungkin pertanyaannya bisa kita perluas. Bangsa dan negara seperti apa yang ingin kita bangun? Dengan karakter seperti apa? Dengan reputasi seperti apa?” ujar Tom.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Ia menilai berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini semakin menumpuk. Berdasarkan pengamatannya terhadap sejarah, Tom bahkan melihat kondisi sekarang sebagai salah satu periode paling berat yang pernah dialami Indonesia, terutama jika dibandingkan dengan krisis 1998.
“Dan hemat saya ini mungkin kondisi negeri kita paling kacau. Bukan sejak tahun 1998, tapi hemat saya sih mungkin sejak 1965. Gimana Pak Ahok? Kalau saya ingat saya, 98, yang krisis itu hanya Jakarta,” katanya.
Tom menjelaskan, krisis 1998 memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan situasi saat ini. Ketika itu, tekanan ekonomi terutama dirasakan oleh kelompok konglomerat yang memiliki utang dalam denominasi dolar AS. Sebaliknya, sejumlah daerah yang mengandalkan ekspor justru memperoleh keuntungan dari pelemahan nilai rupiah.
“Yang bangkrut itu para konglomerat. Yang utangnya miliaran dolar. Tapi saat rupiah melemah, daerah-daerah seperti Sulawesi, dan daerah eksportir, kopi, kakao, bahkan saya ingat Pak Jokowi itu pernah cerita, beliau dan teman-teman industri kayu dan mebel yang bisa ekspor itu pestapora,” ungkapnya.
Ia menambahkan, para pelaku usaha berorientasi ekspor saat itu mendapatkan keuntungan karena penerimaan dolar AS dapat ditukarkan dengan rupiah dalam jumlah lebih besar.
“Karena setiap dolar yang masuk, bukannya dapet 2.000 perak, dapetnya 15.000 perak. Tapi sekarang ceritanya masalah dan tantangan itu dari Sabang sampai Merauke. Dari utara sampai selatan,” lanjut Tom.
Menurutnya, persoalan yang muncul saat ini tidak hanya berkaitan dengan tekanan ekonomi di pusat, tetapi juga menyangkut berbagai wilayah di Indonesia. Ia menyinggung laporan mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah kota serta persoalan kelistrikan yang dinilainya menunjukkan semakin kompleksnya tantangan nasional.
“Sekarang pun juga, itu setiap saat ada setengah lusin kota yang lagi kelangkaan BBM. PLN makin lisik dulu. Saya kira keadaan seperti ini tidak kita alami di tahun 1998,” ujarnya.
Meski demikian, Tom mengakui bahwa Indonesia pernah menghadapi berbagai krisis pada dekade 1970-an dan 1980-an. Karena itu, ia menilai perbandingan dengan periode-periode sebelumnya perlu dilakukan secara cermat. Namun, akumulasi persoalan saat ini tetap menjadi peringatan serius bagi masa depan bangsa.
“Nah konsekuensinya apa? Dengan waktu yang singkat, saya hanya bisa menyampaikan konklusi ya. Tapi konklusi saya, kita ini sudah semakin dekat pada pinggir jurang. Tantangan dan masalah, dan tata kelola buruk, ini sudah terlalu banyak. Dan numpuk,” tegasnya.
Tom menekankan bahwa kondisi tersebut harus disikapi dengan kesadaran dan keberanian untuk melakukan perubahan. Ia mengingatkan bahwa berbagai persoalan yang dibiarkan berlarut-larut dapat memperbesar risiko krisis dalam beberapa bulan hingga dua tahun mendatang.
“Hitungan saya mungkin potensi kita krisis dalam 6 bulan, 20 bulan ke depan, itu di atas 50%. Nah apa yang perlu kita lakukan? Saya kira tadi tema muda berani bergerak itu sangat relevan. Kita akan langsung bisa merasakan begitu saatnya tiba. Dan begitu saatnya tiba, kita semua harus punya keberanian untuk bergerak,” ungkap Tom.
Meski menyampaikan peringatan tersebut, Tom tetap mengajak masyarakat untuk melihat kemungkinan positif di balik krisis. Ia menilai sejarah menunjukkan bahwa tekanan besar kerap mendorong negara untuk melakukan reformasi yang sebelumnya sulit diwujudkan.
“Kabar baiknya, teman-teman ibu bapak. Kalau kita lihat sejarah, biasanya krisis itu membawa banyak perubahan yang kearah lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman sejumlah negara Eropa, seperti Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Yunani, yang melakukan reformasi setelah menghadapi krisis ekonomi. Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa situasi sulit dapat menjadi pendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola negara.
“Saya sampai kadang-kadang merasa mungkin sifat manusia, kecuali kena krisis, itu susah sekali untuk mereformasi diri. Yaitu terbukti valid untuk negara-negara Eropa yang harus krisis besar-besaran dulu di 2012. Kemudian negara seperti Spanyol, Portugal, Irlandia, Yunan mereformasi diri. Akhirnya sekarang mereka menjadi negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia Eropa,” tuturnya.
Tom juga mengingatkan pentingnya mengambil pelajaran dari krisis ekonomi Indonesia pada 1998–1999. Ia menilai reformasi yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan ekonomi Indonesia pada dua dekade berikutnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Demikian juga krisis 98-99. Reformasi-reformasi yang diterapkan oleh Presiden Habibie, dilanjutkan oleh Presiden Wahid dan Presiden Megawati, menurut saya memotori pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kita 20 tahun ke depannya,” imbuhnya.
Ia menambahkan, hasil reformasi pada masa tersebut turut dinikmati pada periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kebijakan reformasi yang berat dan tidak mudah justru memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.
“Jadi zaman Pak SBY, zamannya Pak Jokowi, kita masih mempanem hasil dari reformasi-reformasi pahit, berat, sulit, yang diterapkan oleh tiga Presiden di saat krisis Belanda,” ungkap Tom.
Menutup pernyataannya, Tom mengingatkan masyarakat bahwa situasi ekonomi dan berbagai tantangan nasional dalam satu hingga dua tahun ke depan berpotensi semakin berat. Namun, ia tetap optimistis Indonesia dapat bangkit apabila mampu menjadikan krisis sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat fondasi pembangunan.
“Jadi kita tetap optimis bahwa mungkin setahun-dua tahun ini bakal sangat-sangat berat. Mungkin akan tambah sulit, tambah berat. Tapi setelah ini kita pasti akan pulih dan pasti akan lebih mantap ke depannya,” pungkasnya.
