Jakarta, Gesuri.id — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menekankan pentingnya bagi generasi muda untuk senantiasa menggunakan data dan riset dalam setiap pengambilan keputusan maupun pembuat kebijakan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Millennial Public Pulse bertema "Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Kemanusiaan" di Jakarta, Rabu (28/10).
"Saya kira itu yang perlu generasi muda mengerti. Yang kedua, tentu generasi muda mesti gunakan data research," kata Ahok.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Ia mencontohkan pengalaman pribadi saat mengevaluasi kebijakan relokasi warga ke rumah susun sewaktu menjabat sebagai kepala daerah. Menurutnya, niat baik saja tidak cukup tanpa dibentengi data dan pemahaman realitas sosial di lapangan.
"Misalnya dulu kita pindahkan orang, kita berpikir untuk kebaikan dia. Ternyata orang yang tinggal di gang-gang sempit itu, dia bisa dagang. Jualan telur, keluarin super mie, kasih saset, jualan. Kita pindahkan dia ke rumah susun, dia nggak bisa jualan, hilang. Makanya kita akhirnya mulai merancang rumah susun yang mirip-mirip Gandaria City, kira-kira gitu loh. Bawahnya bisa orang dagang," ujarnya.
Selain persoalan ekonomi warga, Ahok juga menyoroti aspek ikatan sosial yang kerap terputus akibat mekanisme pengundian unit rumah susun secara acak.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Terus apa lagi yang kita salah? Ternyata waktu pindahkan orang itu, kita bilang nggak bisa, mesti diundi. Ternyata orang kampung, kalau dia nggak ada beras, minjem sama tetangga kan, mitipin anak. Nggak ada makanan bisa berbagi. Begitu pindah ke rumah susun, tiba-tiba satu blok, dia sama orang yang dia asing, nggak kenal. Jaim, nggak berani minjem. Nah akhirnya saya ubah," ucapnya.
Ahok menegaskan bahwa pemimpin atau pejabat publik harus berani berdialog, terbuka mendengarkan masukan warga, namun tetap bersikap tegas dalam mengeksekusi aturan demi terwujudnya keadilan sosial.
"Jadi artinya ginilah, Anda melakukan kebijakan apapun, tentu ada kajiannya. Tapi Anda perlu dialog dengarkan. Tapi Anda juga mesti tegas. Karena bajingan juga banyak di oknum rakyat ini. Anda harus bisa mengadministrasi keadilan sosial. Dalam rangka mengwujudkan keadilan sosial. Nah jadi kita harus jadi pejabat atau administrator untuk wujudkan keadilan sosial. Jadi Anda mengadministrasi keadilan sosial, gitu," pungkasnya.
