Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera menetapkan moratorium atau penghentian sementara perubahan tata ruang kawasan hutan. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk menghentikan laju kerusakan ekosistem yang memperparah risiko bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.
Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu, ujar Alex di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Alex menyampaikan desakan tersebut menyusul rentetan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Sumatera. Menurut dia, tragedi banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi bukti nyata parahnya degradasi hutan. Hingga kini, masyarakat di ketiga provinsi tersebut masih dihantui ancaman banjir dan tanah longsor susulan.
Tingginya kerentanan wilayah itu juga terlihat dari data kebencanaan sepanjang 131 Oktober 2026. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), terdapat 47 kejadian bencana di 16 kabupaten/kota, yang mencakup 102 kecamatan dan 247 desa. Dari jumlah tersebut, 26 kejadian merupakan banjir dan delapan lainnya tanah longsor.
Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat melaporkan 58 kejadian bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.