Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S., menegaskan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi kunci strategis untuk menjawab krisis lingkungan sekaligus mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Menurutnya, RHL harus dirancang tidak hanya untuk memulihkan fungsi ekologis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
"Rehabilitasi hutan dan lahan tidak boleh dimaknai sebatas seremoni menanam pohon. Harus dirancang terintegrasi untuk mengembalikan fungsi ekologis sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat," tegas Prof. Rokhmin.
Hal itu disampaikan Guru Besar IPB University tersebut dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2026 yang digelar di Cirebon, dikutip Rabu (9/9/2026).
Menurut Prof. Rokhmin, persoalan banjir, longsor, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Akar masalahnya berada di wilayah hulu, yakni rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), lahan kritis, dan hilangnya tutupan vegetasi yang membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air.
Menteri Kelautan dan Perikanan 2001 - 2004 itu mendorong terobosan baru bernama RHL Produktif. Jika selama ini RHL sering hanya mengejar target jumlah bibit tertanam, RHL Produktif menekankan pemilihan jenis tanaman yang tepat, sesuai karakter ekologis wilayah, namun memiliki nilai ekonomi tinggi.
Dengan konsep tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek atau pekerja tanam, tetapi menjadi subjek yang mendapat keuntungan langsung. Misalnya melalui tanaman buah-buahan, tanaman bernilai jual, hingga pengembangan usaha produktif kehutanan yang menciptakan sumber pendapatan baru.
"Keberhasilan RHL jangan diukur dari berapa juta bibit yang ditanam, tapi berapa yang hidup, tumbuh, dan memberikan manfaat ekologis maupun ekonomis jangka panjang. Itu kuncinya ada pada ketepatan lokasi, kesesuaian jenis, kualitas bibit, dan pemeliharaan pascatanam," jelasnya.
Prof. Rokhmin menambahkan, RHL harus menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang mampu mempertemukan tiga kepentingan sekaligus, yakni kelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dibutuhkan tata kelola dari hulu ke hilir dalam satu kesatuan DAS, diperkuat dengan konservasi tanah dan air, serta sinergi nyata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok tani hutan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Rehabilitasi hutan dan lahan harus mampu menghadirkan dua manfaat sekaligus: memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan lestari, bencana berkurang, dan rakyat pun semakin sejahtera," pungkas Prof. Rokhmin.
