Ikuti Kami

Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Kawasan Hutan

Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu.

Alex Indra Lukman Desak Pemerintah Moratorium Alih Fungsi Kawasan Hutan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera menetapkan moratorium atau penghentian sementara perubahan tata ruang kawasan hutan. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk menghentikan laju kerusakan ekosistem yang memperparah risiko bencana hidrometeorologi di Pulau Sumatera.

"Dampaknya terus dirasakan masyarakat hingga sekarang, seiring banjir berulang yang melanda tiga provinsi itu," ujar Alex di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Alex menyampaikan desakan tersebut menyusul rentetan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Sumatera. Menurut dia, tragedi banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menjadi bukti nyata parahnya degradasi hutan. Hingga kini, masyarakat di ketiga provinsi tersebut masih dihantui ancaman banjir dan tanah longsor susulan.

Tingginya kerentanan wilayah itu juga terlihat dari data kebencanaan sepanjang 1–31 Oktober 2026. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), terdapat 47 kejadian bencana di 16 kabupaten/kota, yang mencakup 102 kecamatan dan 247 desa. Dari jumlah tersebut, 26 kejadian merupakan banjir dan delapan lainnya tanah longsor.

Sementara itu, Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumatera Barat melaporkan 58 kejadian bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Di Sumatera Utara, Pusdalops-PB BPBD mencatat 68 kejadian banjir dan tanah longsor yang tersebar di 26 kabupaten/kota. Bencana tersebut terutama dipicu curah hujan tinggi pada pekan ketiga hingga akhir Oktober.

*Deforestasi Sumatera Capai 44 Persen dari Total Nasional*

Politikus yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat itu menilai tingginya frekuensi bencana berkaitan erat dengan laju deforestasi yang terus meningkat.

Merujuk Statistik Kementerian Kehutanan Tahun 2025, deforestasi netto di Sumatera pada 2024 mencapai 78.030,6 hektare. Angka tersebut setara dengan sekitar 44 persen dari total deforestasi nasional yang mencapai 175.437,7 hektare.

Lima provinsi di Sumatera dengan kehilangan tutupan hutan tertinggi pada 2024 adalah Riau sebesar 29.702,1 hektare, Aceh 11.208,5 hektare, Jambi 8.290,6 hektare, Sumatera Utara 7.034,9 hektare, dan Sumatera Barat 6.634,2 hektare.

Tren tersebut juga terlihat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS). Kehilangan tutupan hutan di Sumatera meningkat dibandingkan periode 2020–2021 yang tercatat 41.668,8 hektare dan 2021–2022 sebesar 39.899,9 hektare. Secara keseluruhan, data yang disampaikan Alex menunjukkan lonjakan deforestasi sebesar 36.361 hektare dalam empat tahun terakhir.

Selain itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada Desember 2025 mencatat total deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 1,4 juta hektare sejak 2016.

*Pemulihan Bencana Sumatera Bebani APBN Rp100,1 Triliun*

Alex menegaskan, besarnya kerugian ekologis dan ekonomi akibat kerusakan hutan membuat moratorium alih fungsi kawasan hutan menjadi langkah yang tidak bisa ditunda. Ia mengingatkan, dampak kerusakan lingkungan bukan hanya mengancam keselamatan masyarakat, tetapi juga menyedot anggaran negara dalam jumlah besar.

Ia menyoroti kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Sumatera yang mencapai Rp100,1 triliun melalui skema tiga tahun anggaran, yakni 2026–2028.

"Melihat angka-angka statistik ini dan dampak kerusakan yang telah kita saksikan bersama, moratorium alih fungsi kawasan hutan merupakan sebuah harga mati," tegas Alex.

Menurutnya, ketahanan fiskal negara akan terus tertekan apabila kerusakan kawasan hulu tidak segera dihentikan. Sebab, pemerintah harus mengalokasikan anggaran besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana.

"Secara anggaran, negara ini cukup tertatih-tatih membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi untuk daerah terdampak bencana. Bahkan, kita perlu tiga tahun anggaran untuk memulihkannya. Ini ongkos yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini," pungkasnya.

Alex berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan perubahan tata ruang kawasan hutan yang berpotensi memperluas kerusakan ekosistem. Menurut dia, perlindungan kawasan hutan, terutama di wilayah hulu, harus menjadi prioritas agar bencana serupa tidak terus berulang dan masyarakat tidak kembali menanggung kerugian yang sama.

Quote