Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan klarifikasi terbuka mengenai laporan realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.

​Pertanyaan tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Agendanya membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.

Baca:Mengenal SosokGanjarPranowo. Keluarga, Tempat Bersandar

​Selly menyoroti kejanggalan angka realisasi tersebut mengingat adanya ratusan calon jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Ia mendesak pemerintah menjelaskan apakah anggaran hotel, transportasi, dan konsumsi tetap diserap penuh meski pengguna layanannya berkurang.