Jakarta, Gesuri.id - Momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat menjadi ajang koreksi total terhadap arah pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan dinilai tidak boleh hanya diukur dari angka statistik ekonomi makro, melainkan dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan bahwa Pemprov Jabar harus menaruh perhatian serius pada pemerataan pembangunan.
Menurutnya, jurang kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta ketimpangan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan besar.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
"Harapannya sederhana, Jawa Barat harus semakin adil. Masyarakat di desa harus mendapatkan kesempatan pembangunan yang sama. Begitu pula masyarakat berpenghasilan rendah, harus mendapat perhatian lebih besar. Pembangunan itu bukan hanya soal tumbuh, tapi juga merata dan dirasakan rakyat," kata Ono di Kota Bandung, Rabu (19/8).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Kesenjangan ini terbukti masih menyisakan masalah krusial di tingkatan tapak.
"Jangan sampai kota terus bersolek, sementara masyarakat desa masih menjerit karena masalah akses jalan, irigasi, pelayanan publik, hingga terbatasnya akses ekonomi," tegasnya.
Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar
Pemerataan pembangunan sendiri telah tertuang dalam misi ketiga RPJMD Jawa Barat 2025–2029, yang menargetkan pemangkasan disparitas wilayah dan ekonomi. Untuk merealisasikannya, Ono mendorong pemerintah provinsi memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperluas ruang ekonomi berbasis potensi lokal di perdesaan.
Guna memastikan agenda ini tak sekadar menjadi janji di atas kertas, DPRD Jawa Barat berkomitmen memperketat fungsi pengawasan anggaran. Ono menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak lagi diukur dari seberapa besar penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyatanya bagi masyarakat.
"Pengawasan tidak berhenti pada angka penyerapan anggaran. Yang terpenting adalah apakah program tersebut betul-betul menjawab persoalan rakyat. Karena itu, data dan kondisi riil di lapangan wajib jadi dasar penentuan prioritas," pungkas Ono.
