Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya skema mitigasi bencana yang komprehensif dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selain dinamika geopolitik dan ekonomi, potensi bencana alam dinilai perlu menjadi perhatian utama pemerintah, terutama menjelang fase keberangkatan jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Ia mendesak pemerintah agar memiliki skema antisipasi yang jelas jika bencana terjadi pada masa krusial, seperti saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) maupun pemberangkatan.
"Harus dibuat skema apabila menjelang pelunasan atau pemberangkatan haji terjadi kebencanaan. Bagaimana langkah antisipasi kita terhadap proses pelunasan haji tersebut?" ujar Selly.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menggarisbawahi pentingnya contingency plan (rencana kontinjensi) jika bencana melanda titik-titik krusial jemaah, khususnya di area embarkasi dan debarkasi.
"Apabila bencana terjadi di embarkasi maupun debarkasi yang akan memberangkatkan jemaah, apa langkah konkret yang harus dilakukan Kementerian Haji? Hal ini harus diantisipasi sejak awal," tegasnya.
Selly menilai kesiapan skema ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan haji tidak boleh sekadar berorientasi pada terselenggaranya pelayanan, tetapi harus memastikan setiap pengeluaran benar-benar efektif dan tepat sasaran.
"Guna keberadaan Kementerian Haji adalah melakukan efisiensi keuangan, termasuk memberikan kejelasan penanganan anggaran apabila ada jemaah yang batal berangkat," kata Selly.
Selain mitigasi bencana dan efisiensi, Komisi VIII DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi data dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Selly meminta Kementerian Haji dan Umrah bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyelaraskan seluruh data sebelum diserahkan sebagai dokumen pertanggungjawaban resmi.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Ia mempertanyakan validitas laporan yang berpotensi sudah diserahkan ke pihak istana sebelum adanya penyelarasan data secara menyeluruh.
"Apakah data yang belum disinkronkan ini sudah disampaikan kepada Presiden atau belum? Tentu tidak tepat jika data yang disajikan belum selaras," kritiknya.
Bagi Komisi VIII DPR RI, pembenahan LPJ bukan sekadar urusan administratif, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas. Konsistensi data menjadi pijakan utama bagi parlemen untuk memastikan pengelolaan keuangan haji berjalan efisien, terbuka, dan setara dengan kualitas layanan yang diterima para jemaah.
