Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan klarifikasi terbuka mengenai laporan realisasi biaya akomodasi jemaah haji di Makkah dan Madinah yang tercatat mencapai 100 persen.
Pertanyaan tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Agendanya membahas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selly menyoroti kejanggalan angka realisasi tersebut mengingat adanya ratusan calon jemaah yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Ia mendesak pemerintah menjelaskan apakah anggaran hotel, transportasi, dan konsumsi tetap diserap penuh meski pengguna layanannya berkurang.
"Kami meminta klarifikasi, ada sekitar 400 hingga 500 jemaah yang tidak berangkat. Apakah biaya akomodasi hotel, transportasi, dan konsumsinya tetap dibayarkan?" kata Selly.
Selain masalah penyerapan anggaran jemaah batal, Selly meminta rincian penetapan tarif pemondokan. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk memastikan apakah terdapat variasi harga berdasarkan jarak hotel ke lokasi ibadah utama.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Selly menegaskan bahwa tata kelola anggaran haji harus mengedepankan prinsip efisiensi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah didorong untuk lebih proaktif bernegosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi agar sisa kuota tidak terbuang sia-sia.
"Untuk apa ada menteri khusus jika tidak bisa melakukan efisiensi keuangan haji saat ada jemaah yang batal berangkat? Harus ada rasionalisasi pembiayaan yang jelas," tegasnya.
