Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.
Menurutnya, program yang melibatkan anggaran hingga Rp240 triliun tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya berjalan jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang diketahui, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya belum memiliki payung hukum. Payung hukum itu harus disiapkan dalam undang-undang ini, ujar Darmadi, Rabu (18/11/2026).
la menjelaskanbesarnya anggaran yang berkaitan dengan program KDKMP menjadi salah satu alasan mendasar perlunya pengaturan melalui undang-undang. Ia menilai, penggunaan dana dalam jumlah besar harus didukung kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan maupun pengawasannya.
Ini kan dananya besar, anggarannya besar Rp240 triliun. Nah, ini menjadi salah satu poin, ungkapnya.