Ikuti Kami

Anggaran Kopdes Merah Putih Tembus Rp240 Triliun, Darmadi Desak Payung Hukum Diperjelas

Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih.

Anggaran Kopdes Merah Putih Tembus Rp240 Triliun, Darmadi Desak Payung Hukum Diperjelas
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian. 

Menurutnya, program yang melibatkan anggaran hingga Rp240 triliun tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya berjalan jelas, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Poin pertama adalah bagaimana membuat payung hukum bagi Koperasi Desa Merah Putih. Seperti yang diketahui, Koperasi Desa Merah Putih itu sebetulnya belum memiliki payung hukum. Payung hukum itu harus disiapkan dalam undang-undang ini,” ujar Darmadi, Rabu (18/11/2026).

la menjelaskan besarnya anggaran yang berkaitan dengan program KDKMP menjadi salah satu alasan mendasar perlunya pengaturan melalui undang-undang. Ia menilai, penggunaan dana dalam jumlah besar harus didukung kerangka hukum yang jelas untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan maupun pengawasannya.

“Ini kan dananya besar, anggarannya besar Rp240 triliun. Nah, ini menjadi salah satu poin,” ungkapnya.

Ia menerangkan, RUU Perkoperasian nantinya akan menjadi payung hukum yang mengatur kerangka penyelenggaraan koperasi secara umum. Sementara itu, ketentuan teknis mengenai pelaksanaan program KDKMP dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden.

Dengan pembagian kewenangan tersebut, undang-undang diharapkan menjadi landasan utama, sedangkan aturan turunan memberikan pedoman yang lebih terperinci terkait implementasi program di lapangan.

“Jadi RUU Perkoperasian ini hanya menyiapkan payung hukum. Pelaksananya kan diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden. Jadi payung hukumnya ini penting,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Darmadi menyebut pengaturan teknis mengenai penggunaan anggaran negara tidak perlu dirinci dalam RUU Perkoperasian. Menurutnya, ketentuan yang lebih operasional dapat ditempatkan dalam peraturan presiden atau instruksi presiden agar pengaturan dalam undang-undang tetap berfokus pada kerangka besar penyelenggaraan koperasi.

“Tidak diatur dalam RUU ini, tetapi diatur dalam peraturan presiden atau instruksi presiden. Itu lebih ke level di bawahnya. Karena undang-undang kan mengatur besarnya, globalnya saja,” kata Darmadi.

Selain persoalan kepastian hukum, ia juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip perkoperasian. Menurutnya, keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

Karena itu, pendidikan dan pelatihan perkoperasian perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan KDKMP. Penyebarluasan informasi kepada anggota juga diperlukan agar mereka memahami hak, kewajiban, serta mekanisme pengelolaan koperasi secara benar.

“Rapat anggota itu nanti harus ada penyebarluasan perkoperasian di Indonesia, termasuk Koperasi Desa Merah Putih. Juga tata kelola, pendidikan, pelatihan, dan sebagainya,” tuturnya.

Darmadi berharap pembahasan RUU Perkoperasian dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh bentuk pengembangan koperasi, termasuk KDKMP. Dengan landasan hukum yang kuat serta aturan pelaksana yang terperinci, program tersebut diharapkan dapat berjalan secara transparan, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara.

Quote