Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, meminta pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah nyata untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau. Pasalnya, antrean masih terjadi meskipun kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi.

BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat, kata Dewi, Rabu (21/10/2026).

Ia menilai, penambahan kouta BBM yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Provinsi Riau tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penyalurannya belum berjalan optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat, evaluasi sistem penyaluran, serta koordinasi lintas instansi. Menurutnya, kondisi antrean yang masih terjadi di berbagai SPBU perlu dijelaskan secara terbuka agar penyebab persoalan dapat diketahui secara jelas.

Ia menegaskan, apabila kuota yang tersedia telah mencukupi dan pemerintah daerah juga mengajukan tambahan alokasi, perlu dipastikan bahwa BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.