Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, meminta pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mengambil langkah nyata untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Riau. Pasalnya, antrean masih terjadi meskipun kuota bahan bakar minyak (BBM) disebut telah terpenuhi.
"BBM harus tersalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat," kata Dewi, Rabu (21/10/2026).
Ia menilai, penambahan kouta BBM yang sebelumnya diusulkan Pemerintah Provinsi Riau tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penyalurannya belum berjalan optimal dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat, evaluasi sistem penyaluran, serta koordinasi lintas instansi. Menurutnya, kondisi antrean yang masih terjadi di berbagai SPBU perlu dijelaskan secara terbuka agar penyebab persoalan dapat diketahui secara jelas.
Ia menegaskan, apabila kuota yang tersedia telah mencukupi dan pemerintah daerah juga mengajukan tambahan alokasi, perlu dipastikan bahwa BBM benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dewi meminta pemerintah menelusuri proses distribusi BBM, mulai dari penetapan alokasi hingga penyaluran ke SPBU. Evaluasi tersebut perlu mengidentifikasi kemungkinan adanya hambatan operasional maupun penyimpangan yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM.
Menurut Dewi, penambahan kuota seharusnya menghasilkan perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya menambah jumlah alokasi tanpa menyelesaikan persoalan di lapangan.
"Bukan sekadar menambah angka alokasi tanpa menyelesaikan persoalan antrean," tegasnya.
Selain mengevaluasi distribusi, Dewi mendorong Pertamina, pemerintah daerah, dan instansi terkait memperkuat pengawasan serta memperbaiki koordinasi. Setiap hambatan penyaluran, kata dia, perlu segera ditindaklanjuti, sementara dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan bukti yang tersedia.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan perwakilan pemerintah, DPR, Pertamina, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat upaya penanganan persoalan distribusi BBM di Riau. Evaluasi, menurutnya, tidak hanya menyangkut kecukupan kuota, tetapi juga mekanisme penyaluran, efektivitas pengawasan, dan penanganan dugaan penyimpangan.
Dewi berharap koordinasi antarpihak dapat menghasilkan langkah konkret agar distribusi BBM berlangsung transparan dan tepat sasaran. Dengan demikian, antrean panjang di SPBU dapat segera diatasi sehingga masyarakat bisa memperoleh BBM sesuai kebutuhan tanpa menghadapi hambatan berkepanjangan.
