Bali, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan atau Alit Kelakan, mencecar jajaran Direksi PT Pertamina (Persero) terkait krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di sembilan kabupaten/kota di Bali.
Ia mempertanyakan kesiapan mitigasi ketahanan energi Pertamina sekaligus menyoroti ketidaksinkronan informasi antara manajemen daerah dan pusat yang membuat masyarakat kebingungan.
“Kami di Bali mengalami antrean BBM cukup panjang dari 13 Oktober sampai 21 Oktober, hampir 10 hari. Saya ingin kejelasan,” tegas Alit Kelakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Pertamina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (13/11/2026).
Politisi senior PDI Perjuangan asal Bali itu menilai Pertamina perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota BBM, rantai pasok, hingga pola distribusi. Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM di Bali tidak boleh hanya dilihat sebagai gangguan distribusi biasa, mengingat dampaknya telah meluas ke hampir seluruh wilayah Pulau Dewata.
Alit menceritakan, ketika antrean BBM mulai terjadi di Denpasar, Badung, hingga Tabanan, dirinya sempat menemui pihak Pertamina wilayah Bali untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan. Namun, saat itu manajemen Pertamina daerah justru menyampaikan bahwa stok BBM dan armada distribusi berada dalam kondisi aman.
Pertamina kala itu mengklaim kebutuhan BBM harian masyarakat Bali mencapai 2.200 kiloliter (KL) Pertalite dan 1.000 KL Pertamax. Sementara itu, stok yang tersedia disebut mencapai 1.200 KL di Depot Pesanggaran dan 1.000 KL di Depot Manggis.
Dari sisi distribusi, Pertamina juga menyatakan telah menyiagakan 23 armada truk tangki di Pesanggaran serta 72 armada di Manggis. Dengan ketersediaan stok dan armada tersebut, Alit mengaku sempat meyakini persoalan antrean BBM dapat segera diatasi.
”Di kepala saya, masalah ini sudah selesai karena secara hitungan matematis syaratnya terpenuhi. Tapi faktanya di lapangan antre parah, Pak! Yang awalnya hanya Denpasar, Badung, dan Tabanan, malah menjalar ke seluruh kabupaten selama sembilan hari,” kata mantan Wakil Gubernur Bali itu.
Kejanggalan semakin terlihat ketika tiga hari kemudian Direktur Utama Pertamina turun langsung ke Bali dan menyampaikan penjelasan berbeda. Manajemen pusat menyebut antrean BBM dipicu lonjakan konsumsi serta kendala teknis akibat kerusakan jangkar kapal yang menghambat proses bongkar muat.
Perbedaan penjelasan tersebut membuat Alit mempertanyakan akurasi informasi yang disampaikan Pertamina kepada masyarakat. Ia juga menyoroti alasan lonjakan konsumsi yang dinilai seharusnya dapat diantisipasi melalui perencanaan kuota, terutama menjelang periode peningkatan aktivitas atau musim liburan.
”Ini informasi mana yang bisa kami percaya? Satu sisi Pertamina wilayah Bali bilang aman, satu sisi Pak Dirut bilang problem teknis dan lonjakan. Kalau lonjakan harian, bukankah setiap tahun sudah ada penambahan kuota 10 sampai 15 persen untuk mengantisipasi high season?” cecar Alit.
Menurut Alit, ketidaksesuaian data dan informasi tersebut membuat para wakil rakyat kesulitan memberikan penjelasan kepada masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Padahal, kelangkaan BBM selama lebih dari sepekan telah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Bali.
Ia menyebut sektor transportasi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga industri pariwisata menjadi kelompok yang paling merasakan dampak krisis tersebut. Mengingat perekonomian Bali sangat bergantung pada mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata, gangguan pasokan BBM berpotensi menimbulkan kerugian yang luas.
”Kerugian masyarakat luar biasa. Mereka hidupnya bergantung pada sektor transportasi dan pariwisata, kacau itu Pak! Kami minta penjelasan transparan agar hal ini tidak terulang lagi, baik di Bali maupun wilayah Indonesia lainnya,” tambahnya.
Alit bahkan mengingatkan bahwa ketidaksinkronan informasi Pertamina dapat memicu spekulasi di tengah masyarakat mengenai kondisi ketahanan energi nasional. Menurutnya, ketika data di atas kertas menunjukkan pasokan aman, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM, kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi bisa terganggu.
”Makanya sekarang masyarakat berasumsi ini minyaknya ada atau tidak? Pemerintah bisa beli atau tidak? Ada duitnya tidak untuk beli minyak? Di atas kertas tidak ada masalah, tapi faktanya di lapangan bermasalah,” kritiknya.
Karena itu, Alit meminta Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka dan melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan pasokan serta distribusi BBM. Ia menegaskan, kejadian di Bali harus menjadi evaluasi serius agar gangguan serupa tidak kembali terjadi dan kebutuhan energi masyarakat di berbagai daerah tetap terjamin.
