Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali selama sepekan terakhir.
Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan Pertamax masih terlihat di sejumlah wilayah, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Gianyar. Di beberapa SPBU, antrean bahkan mengular sepanjang 700 meter hingga lebih dari satu kilometer, termasuk di kawasan wisata Kuta dan Seminyak.
Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat dan wisatawan, tetapi juga berpotensi menekan aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi transportasi, serta sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kelancaran pasokan BBM. Gangguan serupa yang dilaporkan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir juga perlu menjadi perhatian.
Mufti menilai, kelangkaan BBM di Bali harus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja distribusi dan kesiapan operasional Pertamina dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang menjalankan fungsi strategis, Pertamina tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga harus menjamin penyaluran BBM secara tepat waktu dan merata hingga ke SPBU.
“Kinerja Pertamina tidak cukup diukur dari ketersediaan stok, tetapi juga dari kemampuan memastikan BBM sampai kepada masyarakat tanpa antrean berkepanjangan. Pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Mufti, Jumat (16/10/2026).
Ia mendesak Pertamina segera menelusuri penyebab gangguan pasokan, termasuk kesiapan armada distribusi, kondisi infrastruktur pendukung, serta efektivitas koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Menurutnya, evaluasi tersebut penting agar persoalan tidak hanya ditangani secara sementara, tetapi juga diselesaikan melalui perbaikan sistem distribusi yang lebih andal.
Selain itu, Pertamina perlu memperkuat perencanaan operasional dengan memperhitungkan lonjakan permintaan, terutama di wilayah dengan mobilitas masyarakat tinggi dan aktivitas pariwisata yang padat. Antisipasi terhadap peningkatan konsumsi harus menjadi bagian dari sistem distribusi agar gangguan pasokan tidak berulang dan semakin membebani masyarakat.
Di sisi lain, Mufti meminta Pertamina menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan, kondisi pasokan, serta langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian dan dapat menyesuaikan aktivitas tanpa dibayangi ketidakjelasan mengenai ketersediaan BBM.
Ia menegaskan, pemulihan pasokan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kendala koordinasi dan perencanaan operasional justru menambah beban masyarakat serta menghambat kegiatan ekonomi daerah.
