Jakarta, Gesuri.id -Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan setiap kebijakan, termasuk wacana penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam mencari keseimbangan dan keadilan sosial yang hakiki.

Sebagai pimpinan Komisi II DPR RI, saya ingin memastikan setiap kebijakan, termasuk penundaan pembangunan IKN adalah bagian dari sejarah panjang bangsa mencari keseimbangan, meneguhkan arah, dan menanamkan akar keadilan yang hakiki, kata Aria Bima, dikutip pada Jumat (1/8).

Ia menekankan bahwa cita-cita utama dari pembangunan IKN bukan semata memindahkan pusat pemerintahan, melainkan bagian dari visi besar untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan merata.

Kita ingin mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial. Kita ingin bagaimana pembangunan Indonesia sentris yang ditandai dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah wujud untuk memwujudkan Indonesia yang lebih adil, lanjutnya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus terlibat aktif dalam mengawal proses pembangunan, termasuk memberikan kritik dan refleksi terhadap arah kebijakan pemerintah.