Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto perlu lebih berhati-hati dalam melanjutkan pembangunan IKN dengan memprioritaskan pemanfaatan infrastruktur yang sudah selesai, serta menunda pembangunan baru di tengah keterbatasan keuangan negara.
“Menurut saya memang tidak ada salahnya jika ada perbaikan dan penyempurnaan. Kalau bisa segera difungsikan kan bagus, sehingga uang rakyat tidak habis triliunan hanya untuk pemeliharaan setiap tahun,” kata Deddy, dikutip Kamis (15/1/2026).
Deddy menilai, langkah paling rasional saat ini adalah memastikan gedung dan fasilitas yang telah rampung dapat segera digunakan secara optimal.
Ia mengingatkan, membiarkan bangunan kosong justru akan menimbulkan pemborosan anggaran karena biaya perawatan yang harus terus dikeluarkan setiap tahun tanpa manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai langkah konkret, Deddy menyarankan agar Presiden Prabowo mulai menugaskan pejabat tinggi negara untuk berkantor secara rutin di IKN.
Menurutnya, kehadiran pejabat negara akan menjadi sinyal kuat bahwa infrastruktur yang sudah dibangun benar-benar difungsikan, bukan sekadar proyek simbolik.
“Saran saya sih yang sudah selesai agar segera dipakai. Misalnya dengan menugaskan Wapres bersama jajaran Menko tertentu dan kementeriannya berkantor secara rutin di sana,” ucapnya.
Selain soal pemanfaatan gedung yang sudah ada, Deddy juga menyoroti rencana percepatan pembangunan gedung-gedung baru di kawasan IKN. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu ambisius mengejar target pembangunan fisik baru, terutama dalam kondisi keuangan negara yang sedang terbatas dan masih banyak kebutuhan mendesak di berbagai daerah.
Menurut Deddy, pemerintah perlu memiliki empati dan sensitivitas sosial, terutama terhadap daerah-daerah yang saat ini tengah menghadapi bencana dan membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk pemulihan.
“Untuk pembangunan baru saya kira tidak perlu diburu-buru mengingat keterbatasan keuangan negara saat ini. Kan tidak adil kalau IKN dikebut sementara rakyat di daerah bencana dan pemerintah daerah memerlukan anggaran,” tuturnya.
Ia menegaskan, kebijakan pembangunan IKN seharusnya dilakukan secara bertahap, realistis, dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi nasional secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara visi jangka panjang pemindahan ibu kota dengan kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah.
Masukan tersebut disampaikan Deddy sebagai respons atas kunjungan perdana Presiden Prabowo ke IKN. Dalam kunjungan tersebut, sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Presiden memberikan arahan terkait perlunya perbaikan desain serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung. Namun demikian, Deddy menilai percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keadilan anggaran.
Ia berharap, pemerintah dapat menjadikan IKN sebagai proyek nasional yang dikelola secara bijak, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas, bukan sekadar mengejar target fisik dalam waktu singkat.
