Jakarta, Gesuri.id - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI meminta Menteri Keuangan (Menkeu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengatasi masalah anggaran TNI yang masih swadaya ketika melakukan mobilisasi alat untuk penanganan bencana di Sumatra.

Saya berharap Menkeu dan BNPB merumuskan kebijakan anggaran yang cepat, namun tetap prudent, kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Dari sisi anggaran, ia mengungkapkan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih tersedia dana on call atau dana siap pakai kurang lebih Rp500 miliar untuk penanganan bencana di Sumatra pada tahun 2025.

Baca:GanjarPranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat

Dia menilai apa yang dialami oleh TNI seharusnya tidak terjadi jika BNPB, sebagai pemimpin penanganan bencana di Sumatra, bisa lebih cepat dalam mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan.