Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera membereskan persoalan akurasi data desil penerima subsidi. Masalah inclusion error (salah sasar) dan exclusion error (tidak terdata) dinilai masih menjadi ganjalan utama yang membuat bantuan sosial tak tepat sasaran.

​Hal tersebut ditegaskan Said saat memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

​Said menyoroti banyaknya warga tidak mampu yang terabaikan akibat kekeliruan data, sementara kelompok berkecukupan justru menikmati subsidi.

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya di desil tiga, tiba-tiba masuk desil sembilan. Yang tidak berhak justru menerima. Persoalan exclusion dan inclusion error ini jadi masalah besar sejak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2017 hingga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekarang, tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.