Jakarta, Gesuri.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah segera membereskan persoalan akurasi data desil penerima subsidi. Masalah inclusion error (salah sasar) dan exclusion error (tidak terdata) dinilai masih menjadi ganjalan utama yang membuat bantuan sosial tak tepat sasaran.
Hal tersebut ditegaskan Said saat memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI bersama Pemerintah dan Bank Indonesia di Ruang Rapat Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Said menyoroti banyaknya warga tidak mampu yang terabaikan akibat kekeliruan data, sementara kelompok berkecukupan justru menikmati subsidi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Yang berhak menerima tidak menerima, karena dia seharusnya di desil tiga, tiba-tiba masuk desil sembilan. Yang tidak berhak justru menerima. Persoalan exclusion dan inclusion error ini jadi masalah besar sejak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2017 hingga Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sekarang," tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, aduan dari masyarakat mengenai bantuan yang salah sasaran terus bermunculan. Kondisi ini membuat prinsip penyaluran subsidi yang tepat sasaran menjadi bias.
Guna menyelesaikannya, Said mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem biometrik (sidik jari atau pemindaian retina mata) untuk mempermudah verifikasi warga penerima di lapangan.
"Tidak ada skema yang lebih baik dari negara lain, yang pakai retina mata atau sidik jari? Pemerintah punya kemampuan melakukan itu. Masyarakat bawah tinggal tap pakai sidik jari," ujarnya.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Merespons kritikan tersebut, perwakilan pemerintah menjelaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan berbasis data administrasi, hasil sensus, ground check, serta mekanisme usul-sanggah masyarakat. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 tercatat memuat 290,13 juta data individu dan 95,98 juta data keluarga.
Meski demikian, Said menilai penjelasan pemerintah belum menjawab pertanyaan intinya mengenai relevansi anggaran kompensasi energi. Ia mempertanyakan apakah alokasi kompensasi untuk sektor industri masih layak dipertahankan atau sebaiknya dialihkan langsung menjadi subsidi bagi warga miskin.
"Pertanyaan saya, apakah industri-industri kita masih layak dapat kompensasi? Kalau memang layak, berarti ada efisiensi yang perlu dievaluasi. Kami ingin memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," pungkas Said.
