Jakarta, Gesuri.id - Badan Gizi Nasional (BGN) didesak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul insiden dugaan keracunan massal yang kembali terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyayangkan berulangnya kasus yang menimpa para penerima manfaat program unggulan pemerintah tersebut. Ia menegaskan, keselamatan dan penanganan medis korban harus menjadi prioritas utama sebelum melangkah ke proses evaluasi.
"Yang terpenting, mereka yang terindikasi keracunan segera ditangani tim medis demi upaya penyelamatan dan kesembuhan," kata Abidin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/9).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Setelah penanganan korban berjalan, Abidin meminta Kepala BGN turun tangan mengusut akar masalah agar kejadian serupa tidak terus berulang. Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan ini, perbaikan sistem dan jaminan keamanan pangan jauh lebih krusial dibanding sekadar pemberian sanksi.
"Sanksi tentu perlu, tetapi evaluasi menyeluruh jauh lebih penting agar kasus keracunan ini tidak berulang," tegasnya.
Abidin mengingatkan BGN agar serius membenahi tata kelola program MBG. Keberhasilan program strategis ini, tegasnya, tidak hanya diukur dari luasnya cakupan distribusi, tetapi juga dari jaminan keamanan dan kualitas gizi makanan yang disajikan.
"Kami berharap kasus di Sidoarjo ini menjadi yang terakhir," tandas Abidin.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Insiden keracunan di Ponpes Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mencatat angka korban yang cukup besar. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 566 penerima MBG diduga mengalami keracunan setelah 35 santri tambahan dievakuasi ke rumah sakit pada Rabu siang.
Merespons kejadian ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, selaku penyedia makanan.
Atas kondisi tersebut, Abidin mendesak BGN menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperketat pengawasan di seluruh rantai pasok—mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga alur distribusi ke tangan penerima manfaat.
