Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengapresiasi rencana pemerintah pusat untuk mengambil alih tanggung jawab pembiayaan gaji serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, ia menekankan penyelesaian persoalan tenaga honorer dan PPPK harus dilakukan secara fundamental, sistematis, dan tidak dilakukan secara parsial.

Deddy meminta pemerintah menyusun roadmap yang jelas untuk memberikan kepastian terhadap penyelesaian seluruh persoalan pekerja PPPK dan tenaga honorer.

Pemerintah harus punya roadmap yang jelas bagaimana menyelesaikan seluruh persoalan terkait pekerja PPPK dan tenaga honorer. Harus ada kepastian bagi mereka, termasuk yang belum masuk skema paruh waktu, agar tidak kehilangan pekerjaan, tegas Deddy saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Bali, dikutip Selasa(15/9/2026).

Menurut Deddy, pemerintah perlu membangun sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk merumuskan skema penyelesaian tenaga honorer dan PPPK dalam jangka panjang.