Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam kunjungan kerja reses masa sidang I tahun anggaran 20252026.

Hal itu mulai dari ketergantungan fiskal daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD), reforma agraria, hingga pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Deddy mengungkapkan, pemotongan TKD yang mencapai Rp50 triliun pada 2025 dan rencana pemotongan Rp260 triliun di tahun 2026 telah mengguncang stabilitas keuangan daerah.

Hanya 10 provinsi dan 4 kabupaten yang memiliki fiskal kuat. Sementara sebagian besar, termasuk Kaltara, sangat tergantung pada TKD. Bahkan 80 persen APBD Kaltara bersumber dari DAU dan DAK, ujarnya, Jumat (3/10).

Menurutnya, banyak program prioritas daerah terpaksa ditunda akibat kebijakan tersebut. Padahal, menurut Menteri Keuangan, hampir 40 persen dana TKD rawan disalahgunakan. Karena itu, Komisi II DPR RI berkomitmen mengawasi agar TKD benar-benar tepat sasaran.