Jakarta, Gesuri.id - Munculnya gerakan penolakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Jawa Tengah mendapat perhatian serius dari kalangan legislator pusat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Menurutnya, kebijakan pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah provinsi sehingga penanganannya perlu dilakukan secara bijak dan partisipatif.

Baca:Perjalanan HidupGanjarPranowo Lengkap dengan Rekam Jejak

Dolfie menilai, dinamika penolakan yang muncul di tengah masyarakat umumnya dipicu oleh kurangnya ruang dialog dan pelibatan publik dalam proses penetapan kebijakan. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuka komunikasi secara transparan kepada masyarakat.