Medan, Gesuri.id — Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski mendukung penuh tujuan program tersebut untuk meningkatkan gizi masyarakat, Rapidin menilai tata kelola yang diterapkan saat ini terlalu berbelit-belit dan rawan dipangkas di tengah jalan.
Rapidin menegaskan, kritik yang disampaikan partainya bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan wujud pengawasan agar anggaran negara tidak menguap akibat mata rantai distribusi yang terlalu panjang.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Ibu Ketua Umum selalu menegaskan, kalau pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, PDI Perjuangan pasti mendukung. Namun, jika pelaksanaannya menyimpang, kami akan berdiri bersama rakyat," ujar Rapidin di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Medan, Senin (27/7).
Rapidin menyoroti banyaknya pihak yang terlibat dalam skema penyaluran MBG saat ini—mulai dari pengelola dapur, rekanan vendor, hingga armada distribusi. Panjangnya rantai ini dinilai menggerus nilai riil makanan yang diterima masyarakat.
"MBG ini sebenarnya kami dukung, yang kami persoalkan adalah sistem pelaksanaannya. Kalau satu porsi dianggarkan Rp15 ribu, di tengah jalan sudah dipotong di sana-sini untuk dapur, rekanan, dan biaya distribusi. Akhirnya, yang benar-benar dinikmati masyarakat nilainya tinggal Rp5 ribu sampai Rp6 ribu," ungkapnya.
Kondisi tersebut, lanjut Rapidin, memicu munculnya dugaan penyimpangan di sejumlah daerah. Jika kualitas porsi makanan terus merosot, tujuan utama pemerintah untuk memperbaiki gizi anak-anak dipastikan sulit tercapai.
Sebagai alternatif, Rapidin mengusulkan agar pemerintah mengubah skema bantuan dengan menyalurkan anggaran secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya para ibu.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Menurutnya, skema tunai atau transfer langsung jauh lebih transparan, tepat sasaran, dan efektif memangkas potensi korupsi.
"Cara berpikir kami sederhana: berikan langsung kepada orang tuanya, khususnya ibu. Biarkan mereka memasak sendiri sesuai kebutuhan gizi dan kebiasaan anak. Cara ini jauh lebih tepat sasaran dan peluang korupsinya bisa ditekan," tegas Rapidin.
Ia pun mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap pola pelaksanaan Program MBG.
Keberhasilan program sosial, menurutnya, tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran, melainkan dari sistem penyaluran yang efisien, transparan, dan akuntabel.
