Jakarta, Gesuri.id — Langkah tegas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) anyar, Sudaryono, yang menutup permanen 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta memecat 261 pegawai mendapat sorotan dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai tindakan bersih-bersih tersebut patut diapresiasi, namun menegaskan bahwa penutupan dapur bermasalah seharusnya bukan dianggap sebagai sebuah terobosan luar biasa, melainkan kewajiban mendasar.
"SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional seharusnya tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama," ujar Charles, Selasa (28/7).
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Charles menyoroti fakta bahwa sejumlah SPPG sebelumnya tetap dipaksakan beroperasi melayani masyarakat meski belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kondisi ini dinilainya menjadi bukti adanya celah besar pada tata kelola awal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah," kata Politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, BGN tidak boleh hanya responsif menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau menanti jatuhnya korban. Verifikasi dan perizinan ketat di hulu harus menjadi benteng utama agar dapur yang tidak laik tidak pernah beroperasi sama sekali.
Terkait pemecatan ratusan pegawai BGN, Charles berharap tindakan korektif ini menjadi komitmen nyata untuk memberantas praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang di internal lembaga, bukan sekadar respons sesaat.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia pun menyinggung kasus hukum yang sempat menjerat jajaran pimpinan BGN terdahulu sebagai pelajaran berharga.
"Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, penindakan harus menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," tegas Charles.
Ia berharap di bawah kepemimpinan anyar, BGN mampu memanfaatkan momen ini untuk melakukan redesain total terhadap seluruh sistem penyaluran MBG agar lebih aman, akuntabel, dan tepat sasaran.
