Jakarta, Gesuri.id Dewan Perwakilah Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi sejumlah proyek yang dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal ini menyusul terkuak temuan kasus korupsi yang melibatkan pegawai perusahaan plat merah ini.

Baca:Ketua DPRD Jabar Prihatin Bupati Cianjur Terjerat OTTKPK

Temuan KPK atas kasus yang ditangani ini memang harus diungkap semuanya. Pidana korporasi (perusahaan-perusahaan BUMN) KPK tidak boleh segan-segan mengungkapnya. Supaya tidak ada yang disalahgunakan, tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang sehingga timbul kerugian negara kan, ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan di Jakarta, Rabu (19/12).

Kalangan DPR memang pantas geram karena kasus korupsi yang melibatkan BUMN semakin marak.