Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai persoalan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara) tidak bisa diselesaikan hanya melalui program-program jangka pendek. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu membangun ekosistem ekonomi yang kuat dengan memprioritaskan infrastruktur, layanan kesehatan, serta sektor pertanian dan perikanan dalam penggunaan anggaran.
“Persoalannya adalah bagaimana kesadaran kepala daerah menggunakan anggaran sebesar-besarnya untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas. Daerah harus mampu menentukan apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” ujarnya, Jumat (7/8/2026).
Deddy mengatakan, berbagai persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tidak semata-mata dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang mulai dirasakan pada 2026. Menurutnya, persoalan mendasar justru berkaitan dengan tata kelola pemerintahan serta ketepatan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas pembangunan.
Ia menilai prioritas pembangunan di Kaltara semestinya diarahkan pada penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan sektor yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pertanian dan perikanan.
Menurut Deddy, buruknya kondisi infrastruktur berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya produksi petani dan nelayan. Jalan yang rusak, sulitnya memperoleh pupuk maupun bahan bakar minyak (BBM), hingga tingginya biaya logistik membuat daya saing produk daerah semakin menurun.
“Kalau jalan petani rusak, biaya produksi naik. Pupuk mahal, harga jual hasil panen turun. Nelayan juga kesulitan mendapatkan BBM. Semua itu akhirnya bermuara pada melemahnya ekonomi masyarakat,” katanya.
Deddy menilai pembangunan ekonomi tidak cukup dilakukan melalui program-program yang bersifat parsial. Pemerintah daerah harus membangun ekosistem yang mampu melindungi sekaligus memperkuat sektor-sektor unggulan daerah.
Ia menyoroti sejumlah komoditas seperti rumput laut, hasil tambak, dan kelapa sawit yang dinilai belum mendapatkan intervensi kebijakan secara optimal. Pemerintah, kata dia, perlu hadir dalam menjaga stabilitas harga, memperbaiki rantai pasok, serta memastikan masyarakat memperoleh bibit berkualitas.
“Mayoritas masyarakat Kalimantan Utara hidup dari sektor pertanian dan perikanan. Kalau dua sektor ini melemah, otomatis daya beli masyarakat turun dan akhirnya berdampak pada para pedagang. Ini satu mata rantai ekonomi yang saling berkaitan,” jelasnya.
Deddy juga menilai Kaltara masih belum memperoleh porsi pembangunan yang adil dari pemerintah pusat. Menurutnya, berbagai program nasional yang masuk ke daerah tersebut masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan.
Selain mendorong pembangunan sektor produktif, Deddy menegaskan pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif dan tepat sasaran. Ia meminta pemerintah daerah memperbesar alokasi anggaran untuk belanja publik yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan setiap daerah di Kaltara berbeda. Di wilayah perkotaan seperti Tarakan, pengembangan industri rumah tangga, perdagangan, dan pengolahan hasil perikanan perlu menjadi perhatian. Sementara di wilayah lain, pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam kesempatan tersebut, Deddy turut mengkritisi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal. Ia menilai Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, perlu lebih maksimal mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil sekaligus memperkuat BUMD sebagai sumber pendapatan daerah.
Deddy menegaskan pemerintah daerah ke depan tidak bisa terus bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Daerah harus mampu membangun BUMD yang sehat dan produktif agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan transfer pusat. Daerah harus memiliki unit-unit usaha yang mampu memberikan tambahan pendapatan. Kalau ekonomi masyarakat tumbuh, mereka juga tidak akan keberatan membayar pajak. Tapi kalau ekonominya lesu dan masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, kemudian dibebani pajak yang tinggi, tentu itu akan menjadi persoalan,” tegas Deddy.
