Ikuti Kami

Ketua DPRD Jabar Prihatin Bupati Cianjur Terjerat OTT KPK

Kepala daerah di Jawa Barat yang kembali tercokok KPK menandakan upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi harus lebih ditingkatkan.

Ketua DPRD Jabar Prihatin Bupati Cianjur Terjerat OTT KPK
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Bandung, Gesuri.id - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengaku prihatin dengan operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar terkait dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Cianjur.

"Sangat prihatin ya, kami sangat prihatin," kata Ineu Purwadewi Sundari, di Kota Bandung, Kamis (13/12).

Baca: Bupati Cianjur Diminta Kooperatif Jalani Pemeriksaan KPK

Menurut Ineu, adanya kepala daerah di Jawa Barat yang kembali tercokok KPK menandakan upaya pencegahan dini terkait antisipasi korupsi harus lebih ditingkatkan lagi.

"Berarti kalau ada OTT lagi, maka perlu ada upaya pencegahan dini terkait hal-hal perizinan, mutasi rotasi, masalah kegiatan ke depan, supaya terkait dengan pencegahan lebih banyak dilakukan," kata dia.

Selain itu, lanjut Ineu, untuk mencegahan terjadinya tindak pidana korupsi tidak bisa hanya memperhatikan aspek sistem pencegahan semata atau individunya semata namun kedua aspek tersebut harus sama-sama diperhatikan.

"Dua-duanya harus diperbaiki (sistem dan individu), karena dengan sistem yang ada tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan itu karena terkait pencegahan itu harus siap dua-duanya," katanya.

Dia menuturkan seharusnya ada tim pengawas khusus yang diturunkan KPK atau pihak terkait saat eksekutif dan legislatif bertemu membahas sesuatu hal terkait pembangunan daerah seperti pembahasan anggaran.

"Pencegahan itu, selalu pada ikut dari awal perencanaan pembahasan, ada tim pencegahan maka itu akan lebih enak kan. Jadi kita lebih terantisipasi dari awal," kata dia.

Baca: Kang Hasan Optimistis Suara PDI Perjuangan Terus Naik

Dia mengatakan KPK dan Kementerian Dalam Negeri, telah memberi sinyal bahwa terkait perizinan, mutasi atau rotasi di sebuah pemerintahan daerah rawan korupsi.

Karena itu, kata dia, pengawasan dini terhadap hal-hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Quote