Jakarta, Gesuri.id - DPRD DKI Jakarta khawatir tarif harga sewa dan pembuatan ducting atau jaringan utilitas bawah tanah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) akan membebani masyarakat.

Sekertaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengatakan tarif sewa tersebut harus ditinjau ulang dan disosialisasikan karena jika dua BUMD tersebut menetapkan harga sewa yang tinggi, dikhawatirkan akan membebani masyarakat Jakarta.

Baca:PandapotanKritik Pelebaran Trotoar di Ibu Kota

Kami mendorong agar tarif sewa yang mahal tersebut ditinjau ulang dan disosialisasikan kembali. Seharusnya dalam menetapkan sewa dua BUMD pengelola jaringan utilitas tersebut melibatkan pelaku usaha penyedia layanan publik dan penyelenggara telekomunikasi agar didapat angka yang tidak merugikan penyedia dan tidak terlalu murah, kata Pandapotan di Jakarta, Kamis (5/12).