Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Cirebon Subagja, mengkritisi tingginya biaya seragam sekolah yang terjadi di salah satu SMP negeri di Kota Cirebon. Ia menyebut, banyak keluhan datang dari para orang tua siswa yang merasa terbebani secara ekonomi.
Menurutnya, pihak sekolah seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan non-akademik seperti seragam.
Baca: Ganjar Pastikan PDI Perjuangan Miliki Cara Tersendiri
“Jika biaya seragam terlalu mahal, tentu akan semakin menekan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas,” ujar Subagja kepada wartawan, Senin (21/7/2025).
Ia mencontohkan, salah satu SMP mematok biaya seragam hingga Rp 2.255.000. Jumlah tersebut dinilai tidak wajar dan bisa menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan.
Lebih lanjut, Subagja juga menyoroti peran dan kebijakan Komite Sekolah, yang seharusnya membantu kelancaran kegiatan pendidikan, namun kerap dianggap menjadi tambahan beban bagi wali murid.
"Kalau Komite Sekolah justru memberatkan, lebih baik dibubarkan saja. Fungsinya mestinya mendukung, bukan menambah tekanan finansial,” tegasnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Untuk itu, ia mendesak Dinas Pendidikan Kota Cirebon agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Komite Sekolah dan memastikan setiap kebijakan yang diberlakukan selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan inklusivitas dalam dunia pendidikan.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Tidak semestinya terhambat hanya karena alasan biaya atau pungutan yang tidak jelas.
“Saya berharap tidak ada lagi pungutan liar, apa pun bentuk dan namanya. Baik itu uang gedung, uang seragam, atau uang komite. Sudah terlalu banyak yang mengeluh,” tutupnya.
