Sofifi, Gesuri.id Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan transformasi ekonomi yang inklusif. Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Merlisa Marsoaoly, dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara, Selasa (21/10/2025).

APBD 2026 harus menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah, tegas Merlisa.

Dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan angka impresif sebesar 32,09 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2025 tertinggi secara nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh industri pengolahan dan pertambangan, khususnya sektor hilirisasi nikel dan pembangunan kawasan industri di Halmahera.

Namun demikian, Merlisa mengingatkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.