Sofifi, Gesuri.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan dan transformasi ekonomi yang inklusif. Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sorotan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Merlisa Marsoaoly, dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara, Selasa (21/10/2025).
“APBD 2026 harus menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah,” tegas Merlisa.
Dalam catatan Fraksi PDI Perjuangan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menunjukkan angka impresif sebesar 32,09 persen (year on year) pada triwulan II tahun 2025 — tertinggi secara nasional. Pertumbuhan ini didorong oleh industri pengolahan dan pertambangan, khususnya sektor hilirisasi nikel dan pembangunan kawasan industri di Halmahera.
Namun demikian, Merlisa mengingatkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas.
“PDI Perjuangan melihat tantangan utama saat ini adalah bagaimana mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi peningkatan kesejahteraan yang nyata. Tanpa ada upaya konkret dan terstruktur, kita berisiko mengalami pertumbuhan tanpa pemerataan (growth without equity),” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati indikator sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Maret 2025 tercatat 5,81 persen, sementara NTP mengalami penurunan pada triwulan kedua, menunjukkan tekanan ekonomi di sektor pertanian.
Dorong Keterlibatan Masyarakat Lokal
Untuk menjawab tantangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai industri yang berkembang.
“Keterlibatan masyarakat lokal harus diperkuat dengan program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas SDM agar mereka dapat mengisi peluang kerja di sektor industri,” ujar Merlisa.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar, terutama di daerah kepulauan. Peningkatan akses dan fasilitas dasar diyakini akan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi agar menjangkau semua lapisan masyarakat.
Dari sisi perdagangan, Pemprov Maluku Utara mencatat kenaikan ekspor sebesar 37,81 persen pada Januari–Juli 2025 dibanding periode yang sama tahun 2024. Kenaikan ini terutama disumbang oleh komoditas besi dan baja (65,46 persen) serta nikel (29,71 persen).
Menanggapi capaian tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah terus melakukan diversifikasi pengolahan lokal dan memperkuat ketahanan logistik serta regulasi agar pertumbuhan ekspor tetap berkelanjutan dan tidak mudah goyah di masa mendatang.
Sementara itu, terkait RAPBD 2026 yang dirancang sebesar Rp2,819 triliun, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, mereka menekankan pentingnya prioritas belanja daerah untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Evaluasi efektivitas anggaran sebelumnya sangat penting agar tidak terjadi pengulangan kegiatan yang kurang berdampak,” tandas Merlisa.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, arah kebijakan pembangunan dan investasi daerah harus benar-benar menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal dan tidak hanya menguntungkan korporasi besar.
“Pertumbuhan yang tinggi akan bermakna jika memberikan kesejahteraan nyata bagi rakyat Maluku Utara. Pemerintah harus memastikan hasil pembangunan dirasakan merata oleh seluruh masyarakat,” tutup Merlisa.
