Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Papua Barat menyampaikan sepuluh catatan penting yang berpihak kepada kepentingan masyarakat untuk disikapi secara serius oleh Gubernur Papua Barat.

Catatan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut ditegaskan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Fachri Tura, setelah fraksi melakukan pembahasan mendalam terhadap Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026.

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan agar Pemerintah Provinsi Papua Barat taat terhadap ketentuan Permendagri terkait pedoman penyusunan APBD, khususnya tahapan dan jadwal penyerahan Rancangan Perda APBD beserta RKA-SKPD kepada DPRD untuk dibahas bersama alat kelengkapan dewan dan mitra perangkat daerah. Hal ini dinilai penting guna memastikan seluruh program dan kegiatan yang dibiayai uang rakyat sejalan dengan RKPD dan RPJMD sebagai wujud pelaksanaan visi, misi, serta janji politik kepala daerah.