Bandung, Gesuri.id — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., M.M., mengajak masyarakat untuk lebih proaktif memahami sekaligus mengawasi pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci agar dana pemerintah benar-benar tepat sasaran dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Ineu menegaskan, keberhasilan pembangunan di Jawa Barat tidak cukup diukur dari besarnya angka yang dialokasikan dalam dokumen anggaran.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Hal yang jauh lebih substansial adalah bagaimana dana tersebut direncanakan, dieksekusi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Pembangunan Jawa Barat bukan hanya soal angka dalam dokumen anggaran. Kita perlu melihat apakah anggaran yang dikelola pemerintah sudah menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang bisa dirasakan secara langsung,” ujar Ineu, Sabtu (24/10/2026).
Ia merinci ada tiga pilar utama yang harus dicermati masyarakat dalam melakukan pengawasan anggaran, yakni perencanaan program, ketepatan alokasi, serta hasil akhir pelaksanaan.
1. Pahami Perencanaan Program
Masyarakat perlu memahami substansi program yang dirancang pemerintah, termasuk urgensi di balik dinamika atau perubahan kegiatan di tengah jalan.
“Pemahaman tersebut mencakup alasan perubahan, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
2. Cermati Alokasi Anggaran
Transparansi anggaran tidak berhenti pada besaran nominal semata. Warga diimbau untuk menelisik peruntukan dana secara detail, mulai dari sebelum hingga sesudah perubahan, serta instansi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawabnya.
“Jangan hanya melihat berapa besar anggaran yang disiapkan. Masyarakat juga perlu tahu anggaran itu digunakan untuk apa, siapa yang melaksanakan, dan apa tujuan akhirnya,” tegas Ineu.
3. Pantau Hasil Pelaksanaan (Output & Outcome)
Pengawasan publik harus berlanjut hingga tahap evaluasi hasil. Masyarakat dapat memantau kesesuaian target, indikator keberhasilan, progres penyerapan anggaran, hingga dampak nyata yang dirasakan di lapangan.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Sebagai lembaga legislatif, Ineu memastikan DPRD Jawa Barat terus mengoptimalkan fungsi budgeting dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa kontrol sosial dari masyarakat tidak kalah penting.
Partisipasi publik dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kanal informasi resmi pemerintah, mengenali program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan lingkungan sekitar, hingga aktif menyampaikan masukan yang konstruktif.
“Jika menemukan persoalan atau memiliki masukan, sampaikan melalui saluran resmi agar dapat ditindaklanjuti. Jangan berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi ikuti juga perkembangan penyelesaiannya,” pesannya.
Melalui sinergi antara pemerintah, DPRD, and keterlibatan aktif masyarakat, Ineu optimistis arah pembangunan Jawa Barat akan semakin transparan, akuntabel, and berdaya guna tinggi bagi publik.
“Anggaran yang transparan akan membantu pembangunan berjalan lebih terarah. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan utama adalah manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.
