Blitar, Gesuri.id — Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menyoroti dugaan penghentian penjualan BBM jenis Pertalite di SPBU Kebonrojo, Jalan Sodanco Supriyadi, Kota Blitar.
Penjualan diduga dihentikan secara sepihak padahal stok BBM bersubsidi di lokasi tersebut dinilai masih melimpah.
Dugaan tersebut terungkap saat tim gabungan Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Blitar Kota bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar menggelar inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPBU pada Sabtu (24/10/2026).
Baca: Kupas Tuntas Kisah Ganjar Pranowo saat Jadi Anggota DPR RI
Dalam sidak di SPBU Kebonrojo, petugas menemukan sekitar 6.000 liter Pertalite tersimpan di tangki pendam, meski pihak SPBU sempat melaporkan bahwa penjualan pada shift pagi telah dihentikan.
Merespons temuan tersebut, Guntur mendesak aparat dan pihak terkait untuk mengusut tuntas penyebab penghentian penjualan BBM di tengah maraknya antrean panjang kendaraan di berbagai daerah.
“Jika benar stok Pertalite masih tersedia tetapi penjualannya justru dihentikan, hal ini harus ditelusuri secara menyeluruh. Jangan sampai masyarakat harus mengantre panjang demi BBM, sementara ada persoalan distribusi yang belum terjelaskan,” ujar Guntur.
Meski demikian, Kapolres Blitar Kota, AKBP Kalfaris T. Lalo, menyatakan bahwa penyidik masih mendalami temuan di lapangan. Pihaknya menegaskan belum ada kesimpulan resmi mengenai adanya unsur penimbunan atau pelanggaran hukum oleh pengelola SPBU.
Senada dengan kepolisian, Guntur pun meminta agar pemeriksaan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta berbasis pada data akurat.
“Jangan terburu-buru menyimpulkan ada penimbunan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian antara stok dan penjualan, aparat harus mengusutnya secara transparan sampai jelas apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Ia menyarankan agar proses audit tidak sekadar melihat volume di tangki penyimpanan, tetapi juga mencakup catatan penerimaan harian, volume penjualan, sisa stok, hingga pencatatan transaksi konsumen.
“Pengawasan harus berbasis data. Jika ada anomali antara pasokan, stok, dan penjualan, itu harus menjadi dasar pemeriksaan. Dengan begitu, persoalan operasional bisa dibedakan dari dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tambahnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Fenomena antrean BBM ini menurutnya sangat krusial karena gelombang antrean Pertalite sudah dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, mulai dari Surabaya, Blitar, Malang Raya, hingga Jember. Antrean panjang tak hanya menyita waktu warga, tetapi juga berpotensi memicu kemacetan lalu lintas serta mengganggu roda ekonomi masyarakat.
Guntur pun mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera memperkuat koordinasi bersama Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum guna memperketat pengawasan dari hulu hingga hilir.
“BBM bersubsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik serta informasi yang transparan jika memang terjadi kekosongan atau kendala operasional di SPBU,” pungkasnya.
