Jakarta, Gesuri.id Pemerintah melalui Bank Indonesia menggelontorkan dana Rp200 triliun ke enam bank umum untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kredit ke sektor riil.

Langkah ini menuai pro dan kontra, namun menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, kebijakan itu tepat, tapi harus dikawal ketat.

Hal tersebut ia sampaikan dalam wawancara eksklusif bersama Jaringan Promedia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Secara teori makroekonomi, langkah itu benar. Tapi ini uang rakyat, bukan uang pejabat. Jadi pengawasan harus ketat agar tidak malah diparkir di surat berharga negara, tegasnya.

Dana tersebut, lanjut Harris, disalurkan ke BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI, dan Bank DKI dengan bunga 4 persen tenor enam bulan. Tujuannya menyegarkan ekonomi riil, bukan mempercantik neraca bank, ujarnya.