Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kualitas dan kesejahteraan petani garam rakyat saat mengunjungi Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, pada 12 Oktober 2025.
“Sebagai anggota dewan saya ingin melihat apa yang menjadi kendala, supaya petambak garam Kalipasung khususnya dan Cirebon, Indramayu, dan Indonesia pada umumnya bisa lebih sejahtera seperti petambak garam di Australia, China, dan India,” tegas Rokhmin, yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan sekaligus Rektor Universitas UMMI Bogor.
Dalam kunjungan kerja (reses) tersebut, Rokhmin mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan para petani garam rakyat di Kalipasung. Petani mengungkapkan kendala utama berupa harga garam yang anjlok, di mana hasil panen sering terpaksa dijual dengan harga sangat rendah, hanya Rp300–400 per kilogram, meskipun diolah secara tradisional.
Para petani menyuarakan harapan untuk beralih ke produksi garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl 99%, melalui teknologi penguapan lanjutan dan sistem filter. Dukungan modal dan bantuan terpal menjadi kebutuhan mendesak agar bisa menghasilkan kristal garam yang unggul dan bernilai jual tinggi.
Direktur BUMDes Kalipasung, Heriyanto, menjelaskan bahwa lembaganya yang baru berdiri dua tahun telah menjadi penampung utama garam rakyat. Harga beli yang diterapkan berkisar Rp500–700 per kilogram dengan pasar aktif di Muara Angke, Jakarta. “Sekali kirim bisa 20 ton, tapi kami butuh penataan bangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Kuwu Hendi menuturkan bahwa Desa Kalipasung memiliki lahan garam seluas 18 hektare, dan seluruh garam hasil panen petani disalurkan ke BUMDes. Dukungan dari pemerintah desa telah diberikan melalui penyediaan gudang dari dana ketahanan pangan dan modal awal Rp50 juta dua tahun lalu. Pada tahun 2025, alokasi dana ketahanan pangan ditingkatkan menjadi Rp200 juta untuk mendukung usaha garam rakyat.
“Namun, prospek garam sangat bagus, hanya saja kekurangan modal dan bantuan terpal yang krusial,” ungkap Kuwu Hendi.
Petani pun menegaskan bahwa terpal menjadi kebutuhan vital, karena produksi tanpa terpal tidak dapat menghasilkan garam dengan kristal yang baik. Menanggapi hal itu, Rokhmin menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan bantuan modal dan terpal demi meningkatkan kualitas dan harga jual garam rakyat.
“Saya ingin petambak garam di Kalipasung, Cirebon, Indramayu, dan seluruh Indonesia bisa sejahtera seperti di Australia, China, dan India,” tegasnya.
Rokhmin juga menyoroti rendahnya produktivitas garam lokal yang baru mencapai 60 ton per hektare per tahun, jauh di bawah negara lain yang mampu menghasilkan hingga 270 ton. “Dengan produktivitas garam lokal yang baru mencapai 60 ton/hektare/tahun, jauh di bawah negara lain yang mencapai 270 ton,” ujarnya.
Ia optimistis teknologi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjadi solusi dalam meningkatkan produksi dan kualitas garam rakyat. “Insya Allah, teknologi akan membawa perubahan,” pungkas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan 2001–2004 itu.
