Jember, Gesuri.id Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Jember Fraksi PDI Perjuangan, Indi Naidha, menegaskan bahwa proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus mengedepankan prinsip keadilan, khususnya bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Pernyataan tersebut disampaikan Indi menanggapi munculnya wacana yang dinilai berpotensi mengesampingkan tenaga honorer dalam skema PPPK dan menggantinya dengan karyawan SPPG yang dinilai masih baru. Menurutnya, kebijakan apa pun yang diambil pemerintah daerah harus berpihak pada rasa keadilan dan menghargai masa pengabdian.

Apakah ada yang setuju mengesampingkan tenaga honorer untuk PPPK lalu digantikan karyawan SPPG yang baru seumur jagung? Lalu letak keadilan berada di mana? tegas Indi dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Ia menilai, tenaga honorer telah bertahun-tahun mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan dan administrasi pemerintahan. Karena itu, mereka memiliki rekam jejak, pengalaman, serta kontribusi nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Indi menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember berkomitmen mengawal kebijakan kepegawaian agar tidak menimbulkan ketimpangan dan polemik baru di tengah masyarakat. Menurutnya, pengangkatan PPPK harus dilakukan secara transparan, objektif, serta sesuai regulasi yang berlaku.