Jember, Gesuri.id - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyelesaikan persoalan pendidikan, mulai dari tingginya angka anak tidak sekolah, dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, kesejahteraan guru honorer, hingga transparansi penyaluran beasiswa, Jumat (23/10/2026).
Dalam aksi unjuk rasa itu, anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, diminta mendampingi mahasiswa menemui pemkab. Mereka kemudian mendatangi gedung Pemkab Jember bersama sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim.
Setibanya di lokasi, para pengunjuk rasa diterima Kepala Dinas Pendidikan Jember, Nurul Hafid Yasin, dan Asisten II Sekretariat Daerah Jember, Ratno Cahyadi Sembodo.
IMM membawa tujuh tuntutan untuk mengatasi kondisi yang mereka sebut sebagai darurat pendidikan di Jember.
Selain persoalan anak tidak sekolah dan dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, mereka menuntut peningkatan kesejahteraan guru honorer, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, transparansi serta pemerataan beasiswa, peningkatan rata-rata lama sekolah, dan pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan.
Wahyu Prayudi Nugroho, yang akrab disapa Nuki, mengapresiasi tuntutan mahasiswa tersebut. Ia menilai persoalan anak tidak sekolah dan keterbukaan data pendidikan perlu mendapat perhatian karena pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Menurut Nuki, legislatif dan eksekutif telah sepakat menekan angka anak tidak sekolah yang mencapai sekitar 23 ribu pada 2027. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pemberian seragam dan sepatu sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP.
Ia menyebut program tersebut dialokasikan bagi 22 ribu siswa kelas I SD dengan anggaran Rp16,6 miliar. Adapun untuk 16 ribu siswa kelas VII SMP, pemerintah mengalokasikan Rp9,6 miliar.
Namun, Nuki menilai bantuan tersebut tidak semestinya berhenti pada siswa kelas I SD dan kelas VII SMP. Pemerintah perlu mempertimbangkan siswa kelas IV SD karena persoalan ekonomi juga berpotensi mendorong anak meninggalkan bangku sekolah pada jenjang tersebut.
“Tapi ke depan tidak hanya kelas I dan VII saja, tetapi kelas IV juga. Kenapa? Karena tingginya angka putus sekolah karena faktor ekonomi,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember itu.
Selain bantuan perlengkapan sekolah, Nuki menyoroti pentingnya keterbukaan data penerima program revitalisasi sekolah. Ia menyebut Jember memperoleh program revitalisasi sebanyak 124 titik pada 2025 dan 258 titik pada 2026.
Menurut dia, data penerima program perlu dibuka agar pemerintah dapat mencocokkannya dengan kondisi pendidikan di lapangan, termasuk jumlah anak yang tidak bersekolah.
Dengan begitu, lanjut dia, pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan diharapkan sejalan dengan upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah serta menekan angka anak tidak sekolah.
Adapun mengenai dugaan kekerasan di Sekolah Rakyat, Nuki menyatakan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian mahasiswa yang menuntut lingkungan belajar aman dan nyaman bagi peserta didik.
Mengenai tuntutan pembentukan satuan tugas pengawalan pendidikan, Nuki menyatakan sepakat, meski menurut dia proses pembentukannya membutuhkan waktu.
“Untuk Satgas kita juga setuju, tetapi prosesnya lama. Untuk itu saya berharap komunikasi dengan mahasiswa sebagai agen perubahan tetap terjaga,” ujarnya.
Tuntutan IMM tersebut kini menempatkan pemerintah daerah pada sejumlah pekerjaan rumah: menekan angka anak tidak sekolah, memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran, membuka data program secara transparan, dan menjamin keselamatan siswa di sekolah.
Keberhasilan kebijakan itu pada akhirnya perlu diukur dari perubahan nyata yang dirasakan peserta didik, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dialokasikan.
