Batu, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mendorong pemerintah kota memperkuat kemandirian fiskal dalam penyusunan APBD 2027, sekaligus memastikan belanja daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, Jumat (23/10/2026).
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketepatan belanja modal, dan kejelasan pembiayaan defisit menjadi sejumlah catatan yang disampaikan fraksi tersebut.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu, Amirah Ghaida Dayanara, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui rancangan tersebut untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan kritis bagi eksekutif.
Amirah menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, dan menyelesaikan persoalan pembangunan secara berkelanjutan,” ujar Amirah dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Dalam Raperda APBD 2027, pendapatan daerah Kota Batu diproyeksikan sekitar Rp990 miliar. Angka tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp365 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp614,206 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar Rp1,070 triliun.
Dengan komposisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menilai penguatan PAD perlu menjadi perhatian agar kemampuan pembiayaan pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Amirah mendorong optimalisasi potensi penerimaan melalui pemanfaatan tapping box dan Tax Mapper, pembenahan administrasi perpajakan, serta kebijakan yang tetap menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
“Ini akan berpengaruh terhadap kemandirian fiskal kita sehingga tidak selalu bergantung pada dana pemerintah pusat,” katanya.
Selain sisi pendapatan, fraksi tersebut menyoroti kualitas belanja daerah. Besarnya anggaran, menurut Amirah, harus disertai perhitungan kebutuhan yang jelas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara adil.
Belanja modal perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan riil, termasuk memperhitungkan pemeliharaan aset setelah pembangunan selesai. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga berfungsi optimal dalam jangka panjang.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kejelasan perhitungan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp80,08 miliar.
Penjelasan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembiayaan defisit anggaran disusun secara realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami juga mendorong kejelasan perhitungan proyeksi SiLPA sebesar Rp80,08 miliar agar pembiayaan defisit anggaran bersifat realistis dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Amirah.
Dalam aspek pembangunan sektoral, Fraksi PDI Perjuangan meminta kebijakan anggaran disesuaikan dengan karakteristik Kota Batu yang bertumpu pada pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa.
Pengembangan pariwisata, misalnya, tidak cukup diukur dari jumlah kunjungan wisatawan.
Pemerintah juga perlu memastikan aktivitas wisata memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Di sektor pertanian, keberlangsungan lahan produktif petani perlu mendapat perhatian. Sementara itu, pengelolaan sampah, ketersediaan air, dan mitigasi risiko bencana juga harus diperhitungkan dalam penentuan prioritas anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan turut menekankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan APBD. Setiap penyesuaian anggaran setelah kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) harus disertai penjelasan mengenai dasar kebijakan serta dampaknya terhadap prioritas pembangunan.
Catatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan Raperda APBD 2027 agar kebijakan fiskal Kota Batu tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga memperkuat kemampuan keuangan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat.
