Kalsel, Gesuri.id - Muhammad Syaripuddin, Wakil Ketua DPRD Kalsel menaruh perhatian khusus untuk permasalahan insentif tenaga kesehatan yang tersendat.

Baca:Anies Harus Sering Baca Aturan Biar Tak Terkesan Bodoh

Mereka sudah melaksanakan kewajibannya, upayakan haknya. Jangan kita memperlakukan mereka seperti robot, mereka telah membantu kita sebegitu luar biasa. Ini sudah bukan zaman rodi kan ya? ucap Bang Dhin, begitu ia disapa.

Berdasarkan data BPKP, Pemprov Kalsel menunggak sebesar Rp 6.064.964.355,-diikuti 9 kota/ kabupaten. Rinciannya, tunggakan Banjarmasin Rp.2.486.000.000, Banjarbaru Rp 12.594.821.607, Barito Kuala Rp 845.000.001, Tanah Laut Rp 1.883.835.664, Tanah Bumbu Rp 1.289.870.068, Kotabaru Rp 3.450.000.000, Hulu Sungai Tengah Rp 2.851.071.542, Hulu Sungai Utara Rp 1.200.000.000, dan Balangan Rp 4.132.526.148.

Ini kan banyak yang baru dilantik kepala daerahnya. Diseriusin, jadikan prestasi kinerja di awal masa jabatan. Masa baru dilantik tau-tau di akhir tahun sudah dapat teguran Kemendagri karena tidak beres masalah insentif ini. Kalau saya sih malu, sentil Bang Dhin.