Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, meminta dugaan kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program.

Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan pangan sehingga keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.

Kasus MBG harus dilihat jernih. Niat baik negara memberi makan bergizi tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak. Saya mendukung program yang berpihak pada pemenuhan gizi rakyat, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan hukum, ujar Siti, Sabtu (27/6/2026).

Siti menegaskan setiap dugaan kelalaian dalam pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi, maupun pengawasan harus diusut secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Menurutnya, investigasi yang objektif sangat penting untuk memastikan penyebab insiden dapat diungkap berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan. Setiap kelalaian dalam pengadaan bahan, proses masak, distribusi, hingga pengawasan dapur harus dipertanggungjawabkan. Bila ada unsur kelalaian, pemalsuan standar, penyimpangan anggaran, atau pembiaran yang menyebabkan korban, aparat penegak hukum harus masuk secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, tegasnya.