Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mengingatkan pemerintah agar tidak menyeragamkan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) karena karakteristik dan potensi ekonomi setiap daerah berbeda.

Kalau misalnya digeneralisir semua jadi off-taker, off-takernya apa? Misalnya di Papua apa? Di Kalimantan apa? Kalau enggak gitu bahaya loh ke depan, ujar Kesuma Kelakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8/2026).

Menurut Kesuma Kelakan, pengembangan KDKMP harus terlebih dahulu didasarkan pada pemetaan potensi ekonomi serta kapasitas produksi masing-masing wilayah.

Ia menilai, sebelum KDKMP menjalankan fungsi sebagai off-taker atau pembeli hasil produksi masyarakat, pemerintah perlu melakukan feasibility study (FS) di setiap daerah.

Kajian tersebut diperlukan untuk mengetahui komoditas unggulan, kapasitas produksi, kebutuhan pasar, hingga prospek bisnis koperasi.