Pontianak, Gesuri.id Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cornelis mengkritik masalah pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) karena membebani pembiayaan keuangan daerah hingga memicu ancaman pemutusan kontrak atau pemotongan tunjangan.

Cornelis mengatakan pemerintah gagal dalam memenuhi kewajiban yang pernah disepakati untuk menambah Dana Alokasi Umum (DAU) dan mendesak pemerintah pusat untuk segera menambah dukungan anggaran APBN melalui dukungan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kita waktu menyusun di Komisi II, waktu itu saya di Komisi II DPR RI, kita sudah sepakat, sepakatnya apa, itu DAU ditambah, ternyata mereka (pemerintah) wanprestasi, ungkap Cornelis.

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

Pernyataan tersebut menggambarkan persoalan P3K belum benar benar usai dan belum menemukan penyelesaian menyeluruh.