Manggarai, Gesuri.id – Sekitar 3.000 umat Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Karot, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga kini belum dapat beribadah di dalam gedung gereja akibat kerusakan berat pada bagian plafon setelah gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang pada 15 Agustus 2026.
Kondisi tersebut mendorong Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penanganan kerusakan gereja.
Desakan itu disampaikan Andreas saat meninjau langsung kondisi Gereja Paroki Santo Fransiskus Assisi Karot pada Jumat (23/10/2026). Ia menilai, kerusakan yang terjadi membuat bangunan gereja tidak aman untuk digunakan sebagai tempat peribadatan.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurut Andreas, persoalan tersebut perlu segera ditangani mengingat musim hujan mulai mengancam, sementara ribuan umat masih harus melaksanakan kegiatan keagamaan di luar gedung.
“Gereja ini baru dibangun, tetapi kerusakan plafonnya membuat bangunan praktis tidak bisa digunakan. Usulan ke BNPB sudah diajukan, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan realisasinya,” kata Andreas saat meninjau lokasi.
Ia menjelaskan, proposal penanganan kerusakan gereja telah diajukan kepada BNPB. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah melakukan peninjauan terhadap kondisi bangunan pascagempa.
Namun, hingga kunjungan tersebut berlangsung, kepastian mengenai realisasi bantuan perbaikan belum diperoleh.
Andreas menegaskan, penanganan kerusakan gereja perlu segera dipastikan agar umat dapat kembali beribadah dengan aman dan nyaman. Ia juga meminta agar perhatian diberikan kepada lokasi lain yang membutuhkan penanganan pascabencana.
“Saya akan minta BNPB segera melakukan tindakan penanganan bantuan. Ada sekitar 3.000 umat yang tidak bisa menggunakan gereja dan selama ini harus beribadah di luar. Menjelang musim hujan, harus ada jalan agar mereka bisa kembali beribadah di dalam gereja,” ujarnya.
Baca: Kupas Tuntas Kisah Ganjar Pranowo saat Jadi Anggota DPR RI
Anggaran 2026 Menjadi Tantangan
Selain menyoroti belum adanya kepastian penanganan, Andreas juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan anggaran pemerintah tahun 2026 semakin terbatas. Karena itu, pemerintah perlu segera menelusuri berbagai kemungkinan pembiayaan agar perbaikan gereja tidak kembali tertunda.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti apakah perbaikan Gereja Paroki Karot telah masuk dalam alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini. Meski demikian, ia berharap peluang pemanfaatan sisa anggaran dapat dikaji sebagai salah satu alternatif untuk mempercepat penanganan.
“Anggaran sudah mendekati penutupan tahun. Kalau ada sisa lebih anggaran yang tidak terpakai, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Saya belum tahu apakah perbaikan ini sudah masuk anggaran PUPR tahun ini atau belum, tetapi kita akan melihat dan mencari jalan lain,” kata Andreas.
Menurutnya, diperlukan koordinasi antara pihak terkait agar solusi penanganan dapat segera ditemukan. Keselamatan umat harus menjadi perhatian utama, terutama karena kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi menyulitkan pelaksanaan ibadah di luar gedung.
