Samosir, Gesuri.id — Keterbatasan lahan dan masalah overkapasitas menjadi kendala utama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Pangururan, Kabupaten Samosir.
Kondisi ini tidak hanya membatasi ruang gerak warga binaan, tetapi juga menghambat program pembinaan keterampilan yang menjadi bekal mereka setelah bebas.
Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, saat melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Lapas Pangururan pada Jumat (23/10/2026). Kedatangan Rapidin disambut langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas).
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Dalam peninjauan tersebut, Rapidin menyusuri sejumlah area lapas untuk melihat dari dekat kelayakan fasilitas. Ia juga menyempatkan diri memeriksa langsung area dapur, mulai dari kebersihan panci hingga peralatan memasak, guna memastikan kualitas serta kebersihan makanan bagi warga binaan.
Rapidin menegaskan, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan tidak boleh diabaikan meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman.
“Meski sedang menjalani masa hukuman, warga binaan tetap berhak memperoleh pelayanan yang layak, termasuk makanan yang sehat dan higienis,” ujar Rapidin.
Saat berinteraksi langsung dengan warga binaan, Rapidin mendengarkan berbagai aspirasi. Beberapa warga binaan menyampaikan perlunya sarana olahraga serta peralatan untuk membuat kerajinan tangan.
Merespons permintaan tersebut, Rapidin meminta pihak lapas untuk dapat memenuhinya secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggaran dan kondisi area yang ada. Menurut legislator asal Sumatera Utara ini, program pembinaan seharusnya menjadi sarana efektif bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Namun, ia mengakui bahwa keterbatasan lahan di Lapas Pangururan menjadi tantangan berat dalam mewujudkan fasilitas pembinaan yang ideal.
“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, saya menilai pembangunan fasilitas tambahan seperti yang ada di Lapas Cibinong sulit diterapkan di Pangururan karena keterbatasan lahan,” ungkap Rapidin.
Baca: Kupas Tuntas Kisah Ganjar Pranowo saat Jadi Anggota DPR RI
Sementara itu, Kalapas Pangururan, Binur Simarmata, membenarkan bahwa lonjakan kapasitas dan sempitnya area menjadi hambatan utama dalam menyediakan ruang pembinaan. Kondisi ini membuat berbagai kegiatan seperti olahraga, kerajinan tangan, hingga sektor pertanian sulit dikembangkan secara optimal.
“Lapas Pangururan mengalami kelebihan kapasitas, sementara lahan yang ada sangat terbatas. Kondisi ini menyulitkan kami menyediakan fasilitas pembinaan bagi warga binaan,” terang Binur.
Melalui kunjungan pengawasan ini, Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat membawa persoalan keterbatasan sarana dan prasarana di Lapas Pangururan ke tingkat pusat guna mendorong solusi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
