Surabaya, Gesuri.id Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Fuad Benardi, menyesalkan kebijakan pemerintah pusat yang mengubah mekanisme pendataan desil kemiskinan.

Kebijakan baru tersebut dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga memicu konflik di tengah masyarakat.

​Anggota Komisi C DPRD Jatim tersebut menuturkan, perubahan data yang sangat signifikan dari hasil pendataan sebelumnya yang selama ini menjadi fondasi penentuan kebijakan sosial menimbulkan kebingungan dan gejolak warga di daerah.

Baca:Kisah UnikGanjarPranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu

​Menurut putra sulung mantan Menteri Sosial Tri Rismaharini tersebut, skema anyar yang dipakai pemerintah pusat dalam memetakan taraf ekonomi masyarakat kini terlalu mengandalkan rekam jejak transaksi perbankan.